Baca Juga

Memudarnya Citra Pemerintahan Hindia-Belanda
Aksi kegiatan gerakan nasional ekstrim radikal pertengahan tahun 1920'an praktis terhenti sejak barisan komunis di padamkan di tanah Jawa. Saat itu Eropa dilanda keresahan sosial karena belum dapat mengatasi kemelut ekonomi akibat kacaunya keadaan negeri-negeri Atlantik yang merupakan muara komoditi ekspor dunia. Sekalipun perang dunia pertama sudah usai, namun tidak memperbaiki keadaan. Bahkan rawan sosial melanda Eropa.
Pundi-pundi ekonomi kian mengecil, lahan-lahan pasar bursa kian menciut yang dialami berbagai negeri-negeri besar di daratan Eropa.
Di lain pihak usaha negeri-negeri koloni Eropa menerapkan program "Westernisasi" guna meraih supremasi "Pax Europeana" di Asia dan Afrika sejak awal abad 20 tidak memenuhi sasaran. Karena sasaran tersebut bertujuan selain untuk kepentingan perluasan kapitalisme dan imperialisme ekonomi, juga untuk mengembangkan program pemukiman masyarakat Eropa keberbagai negeri Asia dan Afrika. Pemukiman ini berkembang pesat di Amerika-Utara, Amerika-Tengah hingga Amerika-Latin dari abad 16 hingga abad 19.
Migrasi penduduk berlanjut di Afrika-Selatan, Australia dan Selandia-Baru dari negeri-negeri benua Eropa yang padat penduduk. Cara ini juga ingin dilakukan di Indonesia, terutama di pulau Jawa yang subur. Karena letak geografis yang sangat strategis baik sosio-ekonomi maupun sosio-politik hingga Indonesia sejak lama menjadi mangsa kolonialisme.
Di masa silam penghuni gugusan nusantara menjadi korban lomba pengaruh antara India dan Cina, dua Adikuasa yang ingin menguasai Indonesia, Juga menjadi daya tarik para pemukim masyarakat anak benua Asia dan Cina daratan. Cara serupa juga dengan kedatangan Belanda menerapkan westernisasidi Indonesia sejak awal abad 20. Ternyata menjadi "boomerang," karena pengetahuan Eropa menjadi senjata perjuangan kemerdekaan menentang kolonialisme Belanda. Cara tersebut juga di gunakan oleh Jepang dengan motivasi "Sonno Joy," yaitu "Menghantam Barbar dengan ilmu dan pengetahuan barbar." Motivasi yang berkembang sejak restorasi Meiji hingga Jepang berhasil menjadi negeri super power yang di segani negeri-negeri Barat sejak awal abad 20.
Padahal Belanda berusaha memperbaiki citra dengan merubah struktur tatanan ekonomi baru yang menjadi tuntutan perkembangan zaman. Pemerintahan Den Haag melakukan perbaikan terhadap koloninya di Hindia-Timur dan melanjutkan proses desentralisasi melalui aturan konstitusi 1925 dan menghidupkan Volks Raad guna menghadapi gerakan Non-Kooperasi. Gerakan politisi pribumi karena di ingkarinya alih pemerintahan membawa pengaruh bagi pemerintah kolonial.
Terapan sistem pemerintahan diperbarui dengan membagi Jawa dalam sistem provinsi. Tahap pertama tanah Jawa ditata dalam tiga provinsi yang masing-masing di pimpin seorang gubernur pada 1929. Sistem pemilihan wakil rakyat di berlakukan dengan menyertakan pribumi dan sistem pemilihan wakil-wakil rakyat tingkat Kabupaten juga diterapkan.
Sistem pemilihan umum tingkat kabupaten hingga provinsi untuk memperoleh kursi di Volks Raad juga dikembangkan. Namun pengembangan pemerintahan tingkat provinsi bagi pribumi di luar Jawa tidak dilakukan dengan alasan "masih terbelakang."
Sungguhpun begitu, penerapan sistem provinsi ternyata berjalan sangat lamban dan praktis tidak terwujud. Karena menjelang sistem provinsi diterapkan, Indonesia sudah di serbu Jepang.
Pihak pemerintah kolonial juga mulai memberi peluang para pelajar pribumi mengembangkan ilmu di Eropa yang merupakan bagian dari program penerapan "Politik Ethis."
Minat belajar dan merantau di kalangan pelajar pribumi cukup tinggi hingga sempat kewalahan menerima pelajar lepasan sekolah yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi.
Begitu besar animo hingga di Bandung di dirikan Sekolah Kejuruan Teknologi pada 1919 (ITB Bandung). Berlanjut dengan Sekolah Hukum pada 1924 dan Sekolah Kedokteran pada 1926 di Batavia (kini Jakarta). Juga di dirikan Batavia Universiteit (kini Universitas Indonesia) pada 1941. Tetapi anggaran pendidikan terlalu minim dibanding dengan dana program pendidikan yang diberikan pemerintah kolonial AS di Filipina. Pengembangan pendidikan Indonesia waktu itu praktis gagal bila diukur dengan jumlah penduduk Indonesia di awal abad XX berkisar 40 juta jiwa.
Kendala ini membawa akibat membesarnya tingkat buta aksara terutama bagi masyarakat pedalaman tanah Jawa dan berbagai kepulauan lainnya. Lagi pula pendidikan memasuki perguruan tinggi masa itu di nilai mewah dan hanya dapat di masuki oleh turunan ambtenaar ataupun tingkat bangsawan, Gelijk Gesteld dan "Vreemde Oosterlingen (Cina dan Arab). Tidak berkembangnya rencana alih pemerintahan maupun pendidikan merupakan faktor-faktor akibat kegagalan Belanda melakukan pendekatan terhadap penduduk pribumi. Lagi pula para pelajar pribumi lulusan perguruan tinggi di Belanda ataupun negeri lainnya bukan merupakan jaminan akan disalurkan untuk memperoleh tempat ataupun jabatan di pemerintahan Hindia-Belanda.
Supremasi Eropa meremehkan kemampuan penduduk pribumi tetap saja dilakukan oleh lingkungan birokrasi kolonial Hindia-Belanda yang dikuasai oleh turunan Belanda-Totok. Mereka ini tidak ingin memperlihatkan kelemahan yang di alami Eropa akibat Perang Dunia I. Padahal pemerintah pusat di Den Haag berusaha melakukan pendekatan terhadap pribumi di koloninya, akibat kemelut ekonomi yang bergolak pada akhir 1920'an dan memuncak dengan terjadinya krisis depresi ekonomi, Black Thursday pada 1930.
Merosotnya perekonomian dunia telah menyudutkan Eropa di landa rawan pergolakan, terutama di Jerman. Sejak kekalahannya pada Perang Dunia I, Jerman mengalami beban berat.
Akibat kekalahannya, Jerman kehilangan semua wilayah koloninya di Afrika dan Asia-Pasifik yang menopang roda perekonomiannya telah beralih tangan menjadi milik sekutu.
Belgia memperoleh Kongo‚ di Afrika-Tengah, Papua-Niugini‚ terbagi dua, belahan Barat di miliki Belanda (kini Papua) dan bagian timur milik Inggris yang diserahkan kepada Australia. Sedang Semenanjung Shantung di daratan Cina dan kepulauan Pasifik Timur-Laut milik Jerman, sudah di kuasai oleh Jepang.
Parahnya perekonomian Jerman telah memekarkan aksi barisan radikal nasionalis meningkatkan pengaruh hingga muncul figur Adolf Hitler‚ dengan kekuatan barisan Nazi‚ menguasai tampuk pemerintahan Jerman pada 1933.
Jerman juga berubah menjadi fanatik dan meningkatkan mesin perang untuk memperoleh kembali pengaruh di Eropa. Hal ini di lakukan untuk mengatasi perekonomiannya yang porak poranda akibat Perang Dunia I.
Dengan di topang industrialis Jerman, dan peningkatan peralatan mesin perang telah memperbesar pengaruh Adolf Hitler. Fanatisme Deutschland Uber Alles‚ digerakkan dengan memunculkan kampanye gerakan Anti-Semitisme terhadap masyarakat turunan Yahudi yang di tuduh sebagai “profiteers” dan penguasa ekonomi dan tata-niaga yang menyengsengsarakan masyarakat pribumi Eropa.
Membesarnya kekuatan militer masa pemerintahan Hitler menempatkan Eropa pada suasana kritis, tidak terkecuali Belanda.
Lagi pula Belanda tidak pernah siap menyusun kekuatan militernya untuk mempertahankan keamanan dalam negerinya. Pengembangan militer yang baru di lakukan dengan tergesa-gesa padaper tengahan 1930'an berakibat fatal. Untuk mendatangkan kelengkapan militer dari luar dalam jumlah besar tidak di perolehnya.
Karena sebagian besar dari berbagai pemasok militer dari Inggris dan Prancis di siapkan untuk keperluan keamanan dalam negeri masing-masing.
Sedang pemasok militer AS juga kewalahan menerima pesanan. Belanda juga harus antri panjang guna mendapat senjata dari pemasok militer karena besarnya jumlah permintaan. Akibatnya pemerintahan Den Haag tidak dapat mengendalikan koloninya dan memprioritaskan posisi keamanan dalam negerinya. Sebaliknya pemerintahan Hindia-Belanda juga dilanda ancaman dalam negeri. Cara Shock-teraphy depresif Gubernur-Jendral de Jonge menerapkan Undang-Undang subversif terhadap gerakan nasionalis pribumi justeru mengancam eksistensi kolonialisme Belanda. Pemerintahan de Jonge berhadapan dengan gerakan non-kooperatif nasionalis. Perubahan dilakukan dengan berbagai pendekatan ketika De Jonge diganti Tjarda van Stackenborgstachouwer‚ pada 1930'an.
Dalam usaha pendekatan, Tjarda mulai menghapus berbagai kebijakan depresif peninggalan de Jonge, dengan tujuan untuk menenteramkan keadaan dan memperbaiki citra pemerintahan.
Kekwatiran keamanan ternyata tidak dapat ditutupi dan terungkap oleh kalangan cendekiawan pribumi yang selalu mengikuti perkembangan dunia dikaitkan dengan setiap kebijakan yang dilakukan pemerintahan Tjarda. Biasanya bila terjadi aksi otoriter oleh pemerintahan Hindia-Belanda menimbulkan reaksi terjadinya sikap apatisme masyarakat. Sebaliknya, bila dilakukan pendekatan juga menimbulkan curiga publik terhadap setiap langkah yang dilakukan pemerintahan. Hal ini dialami Tjarda pada awal memimpin pemerintahan Hindia-Belanda. Tjarda memerlukan simpati publik karena negeri leluhur di landa suasana tidak menentu karena tidak siap diri menghadapi kemelut di Eropa. Lagi pula konstelasi percaturan dunia internasional berada di jurang peperangan karena kemelut Eropa telah mengkwatirkan keamanan koloni terbesarnya di Asia-Tenggara. Di lain pihak, Jepang kian memperlihatkan dirinya sebagai kekuatan baik ekonomi maupun militer.
Usaha Program Inheemse Militie dan Aksi Protes Petisi Soetardjo
Sejak tahun 1930'an posisi komoditi ekspor karet dan komoditi minyak dari Indonesia beralih dari Eropa ke Pasifik, terutama Jepang. Pihak pemerintahan kolonial Hindia-Belanda memerlukan pemasukan, dan yang dapat menampung hanya Jepang. Sebagian besar dari komoditi digunakan Jepang memproduksi mesin perang guna menguasai daratan Cina. Faktor-faktor itulah hingga pemerintahan Hindia-Belanda berada pada posisi sulit, dan Tjarda tidak dapat melanjutkan tekanan depresif seperti yang dilakukan de Jonge agar tidak memperluas konfrontasi menghadapi gerakan nasionalis. Mulanya diperkirakan dengan di asingkannya para pemuka nasionalis baik yang radikal maupun moderat dari tanah Jawa akan meredakan gerakan perjuangan nasionalisme kemerdekaan Indonesia.
Namun keadaan berubah ketika dunia di landa berbagai gerakan fasisme sejak pertengahan 1930'an di Eropa dan perluasan ekspansi Jepang di Asia-Timur hingga mengancam keamanan Indonesia. Jumlah kekuatan personal KNIL masa itu sekitar 25 ribu pasukan. Sedang jumlah kekuatan tidak akan mampu mempertahankan keamanan Indonesia yang begitu luas. Untuk mengatasinya, Gubernur-Jendral Tjarda menerapkan mobilisasi Inheemse Militie dan mulai giat melakukan pendekatan kalangan organisasi politik pribumi untuk merekrut pribumi secara massaal.
Program mobilisasi Inheemse Militie ternyata membangkitkan barisan nasionalis melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Misalnya pemunculan Petisi Soetardjo‚ pada 1937 yang menuntut terwujudnya peralihan pemerintahan dari Hindia-Belanda kepada pribumi sesuai janji November Belofte 1918 yang di ingkari, di wujudkan. Mobilisasi Inheemse Militie di manfaatkan kalangan nasionalis guna menggalang konsolidasi dan gagasan Husni Thamrin agar didirikan Federasi organisasi politik Indonesia.
Sebagai hasilnya terbentuk GAPI (Gabungan Politik Indonesia) pada 21 Mei 1939 dengan tujuan menggalang kesatuan menghadapi ancaman Perang Dunia II. Konferensi GAPI pertama pada 19-20 September 1939 di putuskan bahwa GAPI akan mengembangkan mobilisasi bersyarat, dengan imbalan memperoleh hak otonomi parlemen pribumi yang anggotanya di pilih oleh rakyat.
Untuk memperjuangkan tuntutan, GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat pada 23-25 Desember 1939 di Batavia yang dihadiri berbagai organisasi politik dan non-politik untuk melakukan aksi Indonesia Berparlemen. Sebelumnya di bulan Oktober, sebulan setelah Polandia diduduki oleh Jerman, GAPI mendesak pemerintah kolonial Hindia-Belanda untuk mewujudkan otonomi total bila ingin menciptakan kerja-sama Indonesia-Belanda menghadapi ancaman fasisme.
Tetapi tuntutan GAPI sama sekali tidak ditanggapi oleh pemerintah kolonial. Bahkan pada 1 Februari 1940, setelah Kerajaan Belanda mengumumkan pernyataan garis politik netral kepada Jerman dan tidak mendukung Inggris maupun Prancis dalam peperangan, Den Haag menginstruksikan Gubernur-Jendra
l Tjarda agar melarang hak otonomi dan parlemen Indonesia.
Namun program Inheemse Militie menjadi tidak menentu ketika Belanda diduduki oleh Jerman pada 10 Mei 1940 dan pemerintahan Tjarda mengumumkan Undang-Undang Darurat Perang, SOB (Staat van Oorlog en Beleg) dan melarang segala bentuk pertemuan politik. Namun kalangan nasionalis di Volksraad tetap berjuang memperoleh konsesi atas usul-usul mereka kepada pemerintah kolonial. Mereka hanya memperoleh jawaban bahwa pembaruan baru dapat dilakukan setelah perang di Eropa berakhir.
Perjuangan berlanjut pada bulan Agustus muncul tiga mosi di Volksraad disponsori oleh Thamrin, Soetardjo dan Wiwoho yang menghendaki agar pemerintah kolonial menggunakan istilah Indonesia untuk penduduk pribumi dalam setiap pengantar resmi, menetapkan diakuinya warga Hindia-Belanda sebagai bangsa Indonesia dan mengubah sebutan Volksraad menjadi Lembaga Parlemen.
Tetapi ketiga mosi itu ditolak hingga ditarik. Pada bulan yang sama GAPI mengajukan usulan diciptakannya Uni Belanda-Indonesia dan mengubah sebutan Volksraad menjadi Dewan Legislatif. Namun usulan inipun ditolak, dengan alasan bahwa setiap perubahan akan mempengaruhi Undang-Undang Konstitusi pemerintahan Urusan Hindia-Belanda yang harus disetujui oleh lembaga Tertinggi Dewan Perwakilan Belanda, Staten-Generaal. Namun dengan didudukinya Belanda oleh Nazi-Jerman, Staten-Generaal tidak dapat memberi keputusan untuk merevisi Undang-Undang yang telah ditetapkan. Untuk itu pihak pemerintah pelarian yang berkedudukan di London mengutus Komisi F H Visman untuk menangkis setiap usulan kelompok nasionalis di Volksraad. Untuk itu juga dibentuk Panitya Penyelidikan Perubahan Ketatanegaraan (Commissie tot Bestudering van Staatrechtelijke Hervormingen) pimpinan Visman pada September 1940.
Perjuangan Hak Interpelasi GAPI
Usaha Tjarda van Starkenborgh Stachouwer meraih simpati pribumi guna menjalankan program Inheemse Militie gagal, karena tidak ingin "berkompromi" dengan tuntutan barisan nasionalis. Sebab Tjarda dibayangi trauma "Kesalahan Idenburg"‚ yang sempat menjatuhkan citra pemerintahan kolonial. Tuntutan kemerdekaan melalui pengadaan parlemen otonomi berkembang bulan Oktober 1940 ketika mingguan Nationale Commentaren memberitakan mengenai Deklarasi Piagam Atlantik‚ membebaskan negeri-negeri Eropa yang dicaplok oleh Jerman.
Piagam hasil pertemuan antara Presiden Franklin D Roosevelt‚ dengan Perdana Menteri Winston Churchill‚ dari Inggris di pulau New Foundland pada bulan Agustus 1940.
Cetusan piagam Atlantik berisikan dukungan AS dan Inggris terhadap setiap perjuangan kemerdekaan semua banga-bangsa dari kolonialisme penjajahan di muka bumi. Konsep Piagam Atlantik yang menjadi cikal bakal dasar dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia II berakhir.
Gagasan Charta Atlantik menimbulkan semangat barisan nasionalis di Indonesia hingga barisan GAPI menempatkannya sebagai senjata perjuangan untuk memperoleh otonomi parlementer. Tetapi tuntutan in di tolak pemerintah kolonial dengan alasan Hindia-Timur adalah wilayah kedaulatanBelanda dan Piagam Atlantik tidak berlaku untuk perjuangan negeri-negeri inlander atau pribumi.
Didudukinya Belanda pada 10 Mei 1940 oleh Jerman tanpa perlawanan telah menurunkan citra pemerintahan kolonial Hindia-Belanda di kalangan pribumi. Sebagai akibatnya aksi pemboikotan program Inheemse Militie oleh barisan politisi yang tergabung dalam GAPI berkembang. Para politisi barisan nasionalis tidak ingin lagi terjebak oleh "kompromi" ketika pihak pemerintah kolonial Hindia-Belanda melakukan milisi pribumi, "Indie-Weerbaar" dengan Janji November di tahun 1918. Tetapi Janji November untuk memperoleh alih pemerintahan dari Hindia-Belanda kepada Indonesia tidak pernah terwujud. Bahkan rezim kolonial Hindia-Belanda menerapkan politik opresif terhadap semua kegiatan nasionalisme kemerdekaan.
Kalangan fraksi nasional dijuluki "pemberontak" hingga Muhammad Husni Thamrin yang ketika itu sedang menderita lemah jantung ditangkap polisi. Ia dituduh melakukan hubungan rahasia dengan Jepang dan rumahnya di razzia pada 6 Januari 1941. Thamrin dikenakkan tahanan rumah tetapi meninggal 5 hari kemudian pada 11 Januari 1941. Kasus Thamrin tidak pernah terungkap. Pada upacara pemakaman tokoh Betawi dilakukan penjagaan ketat guna menghindar dari reaksi pendukung Thamrin sehingga suasana duka tersebut di gambarkan sebagai "demonstrasi tenang."
Kematian Husni Thamrin sempat menggoncangkan kalangan Volksraad, lebih-lebih ketika Wiwoho Wirjopranoto mengadakan aksi hak interpelasi atas tindakan polisional oleh penguasa kolonial. Interpelasi yang memperoleh dukungan luas mempertanyakan mengenai tuduhan penguasa terhadap Thamrin yang sedang sakit. Itupun tidak digubris pihak pemerintah kolonial.
Akibat penolakan terhadap tuntutan barisan nasionalis, hingga pemerintah kolonial tidak memperoleh hasil untuk mengembangkan mobilisasi Inheemse Militie. Sekalipun Belanda mulai melakukan pembaruan pada organisasi pertahanan KNIL, tetapi tidak dapat mengatasi keadaan dan kekuatan militer tetap saja kecil dan terlambat menambah jumlah kekuatan. Ketika Ratu Wilhelmina memaklumkan perang terhadap Jepang di London pada 8 Desember 1941, kekuatan personil militer di Hindia-Belanda hanya 38.000 pasukan yang terdiri dari 12.000 turunan Belanda dan 26.000 pribumi. Karena tidak didukung oleh kalangan nasionalis yang punya pengaruh mengumpulkan massa, pihak pemerintah kolonial melakukan mobilisasi darurat. Yang menjadi sasaran adalah murid-murid sekolah lanjutan atas di didik menjadi militer memasuki berbagai kesatuan, seperti, Landstorm, Kortverband dan Stadswacht.
Diantara mereka terdapat, nama-nama A H Nasution, A E Kawilarang, T B Simatupang, Askari, Kartasasmita, Maludin Simbolon dll. yang di masa kemudian dikenal sebagai pemuka-pemuka TNI dan berperan penting dalam kancah revolusi kemerdekaan. Padahal pulau Jawa menjadi prioritas utama untuk pertahanan dan keamanan. Tetapi pertahanan di Jawa ternyata sangat rapuh ketika pasukan Jepang dengan serentak mendarat di Rembang, Indramayu dan Banten.
Citra Belanda sebagai atasan juga menurun di mata prajurit pribumi karena lari tunggang-langgang sebelum berperang dengan prajurit Jepang yang mendarat mulus di Jawa. Yang masih memberi perlawanan hanya dari Inggris, AS dan Australia yang tergabung dalam ABDA. Aksi perlawanan hanya berlangsung singkat ketika pada 9 Maret pemerintahan Hindia-Belanda menyerah tanpa syarat.
Usaha Belanda Merangkul Pemuka-Pemuka Nasionalis Indonesia
Sementara itu, di Eropa pecah Perang Dunia II, Pada 10 Mei 1940 Belanda diserbu dan di duduki pasukan Nazi Jerman, dan pemerintah Belanda menyingkir ke London. Pada bulan Maret 1941, Menteri Jajahan, Mr Christiaan Welter bersama Menteri Luar Negeri Eelco van Klevens mengunjungi Batavia.
Diharapkan pada kunjungan itu akan terjadi peristiwa besar, terutama perubahan ketatanegaraan di Indonesia. Tetapi harapan yang dikehendaki barisan nasionalis lenyap bagaikan tiupan asap. Welter menegaskan, selama Dewan Perwakilan Rakyat Belanda tak dapat bersidang guna membicarakan hal ini, karena adanya perang, soal perubahan ketatanegaraan tak dapat dikemukakan.
Ucapan Welter mengecewakan barisan nasionalis, hingga Soetardjo mengatakan: “Bila Pemerintah Belanda tidak membebaskan rakyat Indonesia dari keadaan yang tak bebas, Belanda bakal terancam bahaya akan kalah setelah perdamaian tiba.”
Pada 16 Juni 1941, berlangsung Sidang Volksraad. Pada pembukaan itu Gubernur Jendral Tjarda van Starkenborgh Stachouwer berusaha memperbaiki hubungan dengan barisan nasionalis Indonesia. Di dalam pidatonya itu, ia mengatakan akan di adakan suatu musyawarah Kerajaan, yang terlebih dahulu disebut oleh Ratu Wilhelmina di dalam pidato Baginda pada 10 Mei 1941. Tetapi Van Starkenborgh Stachouwer tak dapat menyanggupi sesuatu perubahan apapun untuk melakukan perubahan ketatanegaraan dalam jangka waktu singkat. Bahkan mengenai para pemuka-pemuka nasionalis yang ditahan iapun mengatakan tak dapat dibebaskan.
Pernyataan-pernyataan ini mengecewakan pihak Volksraad hingga keinginan untuk membantu pemerintah kolonial menghadapi ancaman penyerbuan Jepang ke Indonesia menurun tajam. Hal ini terlihat ketika pasukan Jepang melakukan aksi penyerbuan di Jawa pada bulan Maret. Ramalan Mohammad Husni Thamrin yang pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia hanya akan menjadi penonton yang dengan berpangku tangan bila Hindia-Belanda kalah perang, dan bahwa pemerintahan jajahan Belanda akan berakhir di gugusan nunsantara. (Sumber-sumber dari buku Mengindonesiakan Indonesia oleh Harry Kawilarang)
Foto-foto: Para pelayat mengantarkan jenash Mohammad Husni Thamrin yang meninggal pada 11 Januari 1941. Mohammad Husni Thamrin, wakil masyarakat Betawi di Volksraad, pejuang gigig kemerdekaan Indonesia. Hak Interpelasi GAPI menuntut Parlementer total pada bulan Oktober 194i yang dfitolak pemerintah Kolonial Hindia-Belanda.